Legislator Minta Kemendag Amankan Harga dan Pasokan CPO

30-10-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Dedi Yevri Sitorus saat pertemuan dengan BUMN Pangan di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (27/10/2022). Foto: Safitri/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR Dedi Yevri Sitorus menyebut meski persoalan minyak goreng tidak lagi sesulit pada awal hingga pertengahan tahun 2022, namun ia melihat di beberapa tempat baik harga maupun pasokan cenderung belum pulih. Kondisi tersebut menurutnya tidak boleh dipandang sebelah mata oleh Pemerintah mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat.

 

Tingginya permintaan akan minyak goreng ditengah kondisi menipisnya stok bahan baku mutlak disikapi serius oleh para pemangku kepentingan agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti yang terjadi sebelumnya. “Nah ini tentu perlu dimitigasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga tidak ketika terjadi harga tinggi atau barang langka baru melakukan kebijakan,” ucapnya usai pertemuan dengan BUMN Pangan di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (27/10/2022).

 

Menurut hematnya, Kemendag perlu melakukan pengamanan rantai pasok, identifikasi masalah dan melakukan percepatan mitigasi persoalan CPO, agar dimasa depan dapat dihindari hal-hal yang hanya mengulangi persoalan yang sudah pernah dihadapi oleh bangsa ini. “Karena kami belum mendengar adanya skema pengamanan rantai pasok yang sistemik, serta kebijakan pengendalian harga yang lebih terukur dari Kemendag,” tegas Politisi Fraksi PDIP itu.

 

Tak berhenti disana, melihat langkah Pemerintah yang sudah mulai menahan ekspor minyak sawit mentah (CPO) guna memenuhi kebutuhan domestik akibat menipisnya bahan baku, ia pun mendorong agar Kemendag segera melakukan proyeksi dan prognosa atas ketersediaan maupun stabilisasi harga produk turunan CPO terlebih saat ini sudah mendekati Nataru 2022 dan Ramadhan di tahun 2023.

 

“Kenaikan minyak goreng pada tahun lalu itu dimulai pada bulan Oktober 2021 dan akhirnya melonjak drastis pada Januari-Februari 2022. Sehingga, kalau tidak dari sekarang dilakukan mitigasi maka itu akan menjadi persoalan yang sangat besar,” pungkasnya. (srw/aha) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...